ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Tiga Kementerian Genjot Vokasi Ciptakan SDM Unggul 2020

10 Desember 2019
Tiga Kementerian Genjot Vokasi Ciptakan SDM Unggul 2020
Pelatihan dan pembinaan vokasi (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Pemerintah telah berkomitmen untuk menciptakan kemudahan sarana-prasarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasi di Indonesia. Hal ini juga terkait dengan visi pemerintah untuk menciptakan SDM Unggul di tahun 2020. Untuk itu, tiga kementerian digenjot untuk mempersiapkan pembinaan bagi individu muda untuk bersaing di dunia kerja.

Kementerian yang sangat erat hubungan dengan ini dan dianggap sebagai pionir adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Dalam menghadapi revolusi industri keempat, di mana unsur digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam dunia usaha dan industri, penting bagi Indonesia menyiapkan generasi muda yang terampil. Terutama lulusan sekolah menengah, agar mampu memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif dan sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman yang dinamis.  Strategi Indonesia dalam menyiapkan tenaga terampil lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) beralih pada kebutuhan industri atau demand side. Dengan demikian, penyusunan kurikulum dan peran serta industri sebagai calon pengguna, semakin ditingkatkan. Hal ini berlaku baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Diharapkan lulusan SMK semakin siap menghadapi dunia profesional di era keterbukaan pasar kerja dan revolusi industri keempat.

Di sisi lain,  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menegaskan, pemerintah akan menggenjot program vokasi tahun 2020 sebagai salah satu upaya memenuhi daya saing tenaga kerja Indonesia. "Masalah terbesar adalah adanya mismatch (ketidakcocokan) antara pekerjaan dan latar belakang pendidikan," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Arif Baharudin di sela-sela Forum Internasional Tahunan Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik (AIFED) ke-9.

Dalam sesi seminar bertajuk mendorong produktivitas dan meningkatkan daya saing AIFED, Arif menambahkan vokasi diperlukan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ia menyebutkan daya saing tenaga kerja masih rendah karena sekitar 60 persen pekerja memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk itu, keahlian perlu ditingkatkan agar daya saing tenaga kerja Indonesia optimal.

Pemerintah, lanjut dia, mengalokasikan 20 persen atau sebesar Rp 505,8 triliun dari total belanja negara dalam APBN 2020 sebesar Rp 2.540,4 triliun untuk kebutuhan pendidikan atau sumber daya manusia. Untuk mendorong program vokasi, lanjut dia, diperlukan juga koordinasi yang matang antara instansi dan kementerian/lembaga untuk mengeksekusi program tersebut.

Kementerian Keuangan mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia diproyeksikan menjadi lima besar ekonomi dunia pada 2045. Total populasi tahun itu diperkirakan mencapai 319 juta jiwa dan dari total tersebut, 70 persen memiliki penghasilan menengah dan 47 persennya merupakan usia produktif.

Kementerian lain yang juga mengupayakan pembinaan bagi para lulusan adalah Kementerian Perindustrian. Menurut Menteri Perindustri, Airlangga Hartarto, dalam upaya menggenjot kinerja dan peran industri manufaktur pada perekonomian nasional, Kemenperin turut berkontribusi melakukan peningkatan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi, serta pengembangan industri padat karya yang berorientasi ekspor. Artinya, pemerintah memperhatikan sektor industri yang padat karya serta fokus pada vokasi dan inovasi. Beberapa industri yang menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya, bisa diberikan fasilitas tersebut, seperti industri otomotif,” tuturnya.

Survei dari lembaga riset internasional McKinsey menyebutkan, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan PDB nasional-nya sebesar USD155 miliar pada tahun 2025. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan diimplementasikannya ekonomi digital atau industri 4.0 melalui peta jalan Making Indonesia 4.0 pada industri manufaktur di Tanah Air.
Peta jalan Making Indonesia 4.0 memiliki aspirasi besar mewujudkan Indonesia sebagai negara yang masuk jajaran 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Salah satu program prioritas yang ada dalam peta jalan itu adalah meningkatkan kompetensi tenaga kerja industri. Hal ini untuk menyambut Indonesia yang akan memasuki masa bonus demografi dengan mayoritas penduduk berusia produktif pada 2030.

Sebagai contoh, angkatan kerja perlu memiliki kemampuan penguasaan data, Artificial Intelligent (AI), serta internet of things (IoT) yang meliputi perangkat, jaringan, dan aplikasi. Selain itu, SDM industri juga dapat dibekali dengan kemampuan lain melalui program reskilling, misalnya di aspek manajerial. “Di era industri 4.0, dibutuhkan pengelola inovasi dan perubahan, karenanya kami juga melakukan pelatihan manajer transformasi,” ujar Menperin.

Kemenperin memiliki sejumlah program pendidikan vokasi untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja industri, yakni dengan program vokasi link & match dengan industri, diklat 3in1, sertifikasi tenaga kerja industri, pembangunan politeknik di kawasan industri, dan penerapan inovasi industri 4.0.

“Dengan skema Skills for Competitiveness (S4C) pada tahun 2020-2024, target Kemenperin adalah membuat 175 politeknik, memperkuat 2.612 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan targetnya mampu menghasilkan 1,5 juta tenaga kerja terampil,” tandasnya.


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR