ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Menanti Konsep Mendikbud Nadiem soal Penggantian UN

16 Desember 2019
Menanti Konsep Mendikbud Nadiem soal Penggantian UN
Pelaksanaan UN (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Kebijakan mengganti Ujian (UN) Negara yang diguliran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, masih menuai sambutan positif. Umumnya kalangan pendidik mendukung penggantian konsep tersebut dan menanti konsep baru yang ditawarkan Mendikbud. Wacana yang disusun pun, harus mampu memperbaiki sistem yang sebelum telah berjalan.

Aktivis pendidikan, Cecep Darmawan, kepada media menyarankankan agar Mendikbud membuat roadmap atau peta jalan pendidikan yang komprehensif dalam jangka panjang. "Penghapusan atau penggantian UN ibarat angin segar dunia pendidikan kita yang mesti dibenahi sistem pendidikan oleh pemerintah dengan roadmap sehingga komprehensif untuk jangka panjang," katanya.

Di sisi lain, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ini mengingatkan penggantian UN sebaiknya dilakukan disertai langkah konkret pemerintah untuk menerapkan delapan standar pendidikan nasional sehingga tidak hanya fokus pada standar penilaian.

Dia mengutarakan, dalam peraturan perundang-undangan ada delapan standar nasional pendidikan yang harus terpenuhi diantaranya standar penilaian. Karena itu, lanjut dia, membenahi standar penilaian saja seperti rencana penggantian UN pada 2021 belum lah cukup tanpa membenahi standar lainnya seperti kurikulum, proses pembelajaran, standar lulusan, guru, sarana prasarana, pembiayaan, dan lainnya.

Cecep mengusulkan Mendikbud Nadiem membentuk tim yang bekerja dalam waktu tertentu guna membenahi sistem pendidikan ini. Ia menambahkan kondisi Indonesia masih terjadi disparitas antara Jawa dan luar Jawa atau kota dengan desa. Kendati negara membuat soal UN sama yang terstandar namun standar-standar lainnya tidak ditetapkan seperti standar sarana dan prasarana (sarpras) yang dimiliki sekolah untuk menunjang pendidikan antara kota dan desa yang berbeda yang masih terjadi kesenjangan satu sama lain.

Saat ditanya tentang peta jalan pendidikan jangka panjang, menurutnya, dapat disusun rencana pendidikan selama 100 tahun ke depan. "Melalui peta jalan atau roadmap tersebut dapat dirumuskan tujuan pendidikan selama 100 tahun ke depan yang melibatkan berbagai kalangan dari pemerintah, sekolah, guru, akademisi, perguruan tinggi , pegiat pendidikan dan lain lain," pungkasnya.


Perlu inovasi mengganti sistem

Tanggapan lainnya dimunculkanpengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto. Ia menilai langkah Mendikbud merupakan keputusan yang tepat sesuai momentumnya.

Totok mengatakan, UN bersifat high stake/berisiko besar dan hanya memiliki satu kali kesempatan sehingga mendorong semua proses pembelajaran mengarah pada ujian tersebut (learning to the test), termasuk bimbingan belajar. Di samping itu, Totok juga menilai UN membuat beberapa daerah dan sekolah menghalalkan segala cara agar nilai UN siswanya bagus. "Ini moral hazard yang sangat masif dan membuat hasil UN tidak valid untuk mengukur kinerja proses pendidikan," katanya.

Kemudian Totok menjelaskan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan Kemendikbud untuk mendukung kebijakannya mengganti UN adalah mulai menyosialisasikan asesmen pengganti dan yang paling penting mengaitkan asesmen baru tersebut dengan pelatihan guru.

Mendikbud perlu membongkar dua kebiasaan dalam pelatihan Kemendikbud yaitu formalitas isi dan penyampaian pelatihan, yang penting diadakan dan ada absensi tanpa mengukur pemahaman sebelum dan sesudah (pre dan post test) pelatihan dan guru yang dilatih adalah penugasan dan ditunjuk.

"Jangan lagi bimtek (pelatihan) yang sifatnya administratif. Sekarang buka kesempatan kepada semua guru untuk mendaftarkan diri ke pelatihan. Ini membongkar kebiasaan urut kacang bahkan dalam pelatihan. Biasakan guru-guru kita dengan merit system dan proaktif untuk peningkatan kapasitas diri," tandasnya.


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR