ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Literasi Belum Merata di Setiap Provinsi

07 Januari 2020
Literasi Belum Merata di Setiap Provinsi
Ilustrasi: Perpustakaan. (unair.ac.id)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Pemerataan dalam mendapatkan bahan bacaan bagi para siswa, nampaknya masih menjadi PR bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ditengarai, tidak semua provinsi mendapatkan kesempatan lapang dalam mendapatkan pengetahuan baru lewat buku. Sementera literasi menjadi sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam merintis masa depannya.

Kemendikbud mencatat setidaknya ada 7.800 taman baca masyarakat di Indonesia. Sebaran paling banyak berada di Pulau Jawa, sedangkan jumlah paling sedikit ada di kawasan Indonesia Timur, khususnya Papua.

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) Kemendikbud Abdul Kahar mengungkapkan Jawa memiliki sebaran terbesar seiring dengan banyaknya instansi pendidikan di pulau tersebut. Dia menuturkan kehadiran taman baca masyarakat bertujuan untuk mengentaskan buta aksara dan meningkatkan literasi baca tulis.

Menurut Abdul, literasi tak sekadar upaya suatu bangsa bebas dari buta aksara. Hal lebih penting lainnya yakni upaya menciptakan kemampuan hidup aksarawan baru agar mampu bersaing, atau bahkan, melampaui bangsa lain yang lebih maju untuk menciptakan kesejahteraan dunia.

Kemendikbud menyebutkan pada 2018, jumlah orang yang buta aksara di Indonesia masih 3,3 juta jiwa. Angka tersebut turun dari 2015, yang sempat mencapai 5,9 juta jiwa.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penurunan lebih dalam di beberapa kantong buta aksara. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, angka buta huruf skala nasional untuk usia 15-44 tahun hanya 2,02 persen. Namun, angka buta huruf di Papua adalah yang tertinggi di Indonesia, mencapai 31,44 persen.

Ada sebelas provinsi yang angka buta hurufnya di atas rata-rata nasional, yakni Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan (Sulsel), Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Barat (Sulbar), Bali, Jawa Tengah (Jateng), Sulawesi Tenggara (Sulteng), dan DI Yogyakarta.

Abdul menuturkan seseorang dapat dikatakan melek aksara apabila menjalankan empat hal. Pertama, dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia minimal sepanjang tiga kalimat sederhana. Kedua, mampu menceritakan dalam tulisan tentang dirinya, lingkungannya, aktivitasnya, dan menjelaskan gambar. Ketiga, dapat melakukan operasi perhitungan tambah, kurang, kali, dan bagi minimal dua digit. Keempat, mampu mengoperasikan tambah dan kali dalam perhitungan uang, berat, jarak, isi, dan waktu.

Abdul mengungkapkan Kemendikbud memiliki program khusus untuk pelaksanaan pemberantasan buta aksara yang dinamai keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan. Ada juga dua program untuk menjaga aksarawan baru tetap mengenal huruf, yakni melalui program multi keaksaraan dan keaksaraan usaha mandiri.

Implementasi multi keaksaraan dan keaksaraan usaha mandiri memiliki peran masing-masing di masyarakat. Peserta multi keaksaraan bakal diberikan program untuk mendukung enam literasi dasar yang meliputi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan.

Untuk keaksaraan usaha mandiri, dilakukan dengan pendekatan wirausaha agar segala yang dipelajari aksarawan baru fungsional bagi kehidupan sehari-harinya. Selain mengandung unsur fungsional, juga sekaligus memiliki unsur pembelajar dan akrab terhadap baca tulis, seperti cara menjahit dan beternak unggas.

Program lain yang dilakukan adalah untuk menjaga kecakapan aksarawan baru mengoptimalkan taman baca masyarakat. Kini, Kemendikbud juga gencar mengajak penggiat literasi untuk merevitalisasi dan memperkuat taman baca yang dibangun oleh pemerintah.

Kemendikbud menyampaikan pemerintah sudah menyediakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi aksarawan baru agar tidak kembali buta huruf. Tetapi, taman baca masyarakat yang dibangun pemerintah dalam bentuk SKB dan PKBM jauh ketinggalan dengan taman baca mandiri yang dibangun oleh penggiat literasi. Abdul menceritakan ada beberapa SKB dan PKBM yang tidak layak, bahkan menciptakan ketidaknyamanan dalam membaca, mulai dari pencahayaan, area yang sempit, serta pengap.

"Taman baca masyarakat yang dibangun secara mendiri lebih maju dibandingkan dengan milik pemerintah," ungkapnya.

Abdul menerangkan ada kekeliruan dalam pengelolaan SKB dan PKBM, yakni muncul rasa senang apabila buku-buku terus tertata rapi dan tidak berpindah dari rak. Kondisi tersebut sebenarnya salah karena justru mencerminkan niat baca masyarakat di sekitar sanggar tidak berkembang.

Tantangan menghapus buta aksara di Indonesia tampaknya akan tetap ada sampai membaca benar-benar bisa menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat. Pun di Papua sana.


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR