ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Soal Merdeka Belajar, Dana Bos, dan Guru Honorer

17 Februari 2020
Soal Merdeka Belajar, Dana Bos, dan Guru Honorer
Dr. Andreas Hugo Pareira sedang berbincang dengan para siswa. (Foto: Istimewa)
Oleh: Dr. Andreas Hugo Pareira

KEBIJAKAN Mendikbud untuk dua hal; pertama, transfer dana bos langsung ke rekening sekolah; dan kedua, memberikan ruang pemanfaatan sampai dengan maksimal 50% untuk membayar insentif guru honorer. Kebijakan ini jitu sebagai gebrakan awal untuk implementasi program merdeka belajar yang ingin dikembangkan oleh Kemdikbud dalam sistem pendidikan kita. 

Ketika mendikbud bicara tentang merdeka belajar banyak yang menanggapi positif, tetapi tidak sedikit juga yang pesimis, bahkan “nyinyir”. Karena semua juga tahu bagaimana nasib guru-guru, terutama guru honor yang mengisi kurang lebih 50% dari tenaga pendidik di negeri ini yang setiap bulannya menerima imbalan jauh dibawah standar kebutuhan hidup minimum. 

Bagaimana negeri ini menerapkan program merdeka belajar, sementara guru-gurunya jauh dari merdeka dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya. Disinilah letak problematikanya. Program merdeka belajar akan lebih mengedepankan peran kreatifitas guru dan sekolah dalam mendidik siswa. 

Oleh karena itu gebrakan awal mendikbud ini diharapkan menjawabi persoalan awal dan mendasar dalam dukungan dana untuk pendidikan, dengan mempercayakan pengelolaan dana langsung kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dan kedua, memberikan ruang kemungkinan bagi sekolah untuk mengalokasikan dana BOS sampai dengan 50 % bagi guru-guru honorer. 

Artinya, salah satu problematika penghasilan guru honorer paling tidak terjawabi. Yang berikut, pengelolann dana BOS bisa maksimal dimanfaatkan untuk mendukung program merdeka belajar. 

Tantangannya, bagaimana para kepala sekolah mampu menjadi pemimpin didik sekaligus manajer yang handal untuk mengelola dana bos untuk kepentingan guru dan siswa dalam kerangka mendukung program merdeka belajar. Pemerintah bukan hanya melaunching program merdeka belajar, tetapi juga memberikan ruang merdeka pengelolaan Dana Bos bagi sekolah.

Penulis adalah Anggota Komisi X DPR RI, Daerah Pemilihan NTT I.


Editor: Farida Denura
KOMENTAR