ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Andreas Pareira, Tanggapi Masuknya GoPay Dalam Dunia Pendidikan

19 Februari 2020
Andreas  Pareira, Tanggapi Masuknya GoPay Dalam Dunia Pendidikan
Andreas Pareira saat dalam suatu pertemuan (Istimewa)
JAKARTA, SCHOLAE.CO - Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil NTT I, Andreas Hugo Pareira, menanggapi masuknya aplikasi GoPay ke dalam dunia pendidikan di tangah air. Sedari awal, katanya, ditunjuknya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo, telah menuai beragam opini. Pasalnya, Menteri yang kerap disapa ‘Mas Menteri’ ini, bukan dari kalangan pendidik, namun seorang usahawan inovator digital atau startup sukses.

Nadiem memang tercatat sebagai  founder dan CEO Gojek dengan berbagai macam layanan online-nya.  mulai dari gofood dan gosend dan go go lainnya, ketimbang seorang pendidik. Kehadiran Mendikbud muda ini,  juga diikuti dengan berbagai macam meme di media sosial. Salah satunya, anggapan bahwa bisnis startup ini akan masuk dalam dunia pendidikan. Dan benar saja, aplikasi layanan Gopay bakal menjadi alat transaksi dalam dunia pendidikan.  

Menanggapi hal ini, Andreas pun berkomentar.  “Masuknya bisnis startup dalam sistem transaksi dalam dunia pendidikan ini seharusnya dilihat secara netral, bahwa GoPay atau jenis transaksi online yang lainnya hanyalah alat bantu untuk memudahkan lalulintas transaksi agar lebih cepat, lebih mudah, transparan dan akuntabel. Tentu ini yang diharapkan terjadi, karena selama ini faktor kebocora-kebocoran yang terjadi didalam arus pembayaran dan belanja di dunia pendidikan diduga cukup besar,” ungkapnya dalam sebuah keterangan pers yang disiarkan di Jakarta, Selasa (18/02).

Menurut Andreas, ke depan transaksi belanja kebutuhan sekolah dengan dana BOS misalnya, bukan tidak mungkin bisa dilakukan secara online, sehingga sekolah tidak harus menerima BOS dalam bentuk fresh money tetapi bisa langsung menerima dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan dari dana yang direncanakan melalui penggunaan BOS.

Untuk hal ini, ia pun menduga akan adanya persoalan yang perlu diantisipasi. “Apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang nota bene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut? Saya kira pada aspek ini mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik,” katanya.


Editor: Maria L. Martens
KOMENTAR