ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Soal Peniadaan UN, Presiden Ingatkan Hal Ini

24 Maret 2020
Soal Peniadaan UN, Presiden Ingatkan Hal Ini
Presiden RI, Joko Widodo (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Keputusan soal peniadaan  pelaksanaan ujian nasional (UN) akan dilakukan dalam rapat terbatas Selasa ini. Presiden Joko Widodo pun mengingatkan agar kebijakan itu nantinya tidak  merugikan hak dari 8,3 juta siswa-siswi di Tanah Air yang seharusnya mengikuti tes kelulusan melalui UN pada akhir Maret dan April 2020 ini.

Saat membuka Rapat Terbatas mengenai Kebijakan UN 2020 melalui telekonferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, Presiden mengatakan perlu ada kebijakan mengenai pelaksanaan UN pada Maret-April 2020 ini, karena saat ini peserta didik sedang menjalani kegiatan belajar di rumah untuk menghindari penularan COVID-19. “Situasi ini membawa dampak kepada rencana UN di 2020. Ada 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN dari 106 ribu satuan pendidikan di seluruh Tanah Air,” ujar Preside.

Adapun berdasarkan jadwal sebelumnya, pelaksanaan UN tingkat SMA/MA akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai dengan 2 April 2020, sedangkan SMP/MTs mulai 20 hingga 23 April.

Kepala Negara mengatakan saat ini terdapat tiga opsi untuk menentukan kebijakan UN. Pertama, kebijakan untuk tetap melanjutkan pelaksanaan UN. Kedua, kebijakan untuk menunda pelaksanaan UN. Terakhir, ketiga, kebijakan untuk meniadakan UN secara keseluruhan.

“Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil tetapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN yang diadakan,” ujarnya.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda sebelumnya meminta pemerintah menghapus pelaksanaan ujian nasional (UN) di tingkat SMA/MA, dan SMP/MTs untuk melindungi peserta didik dari penularan COVID-19. "Hal ini mengingat wabah COVID-19 yang kian meluas. Ada ratusan ribu hingga jutaan siswa yang terancam terpapar virus ini jika memaksakan pelaksanaan UN pada tahun ini," kata Syaiful Huda di Jakarta, Senin (23/3).

Syaiful memperkirakan pada tanggal pelaksanaan UN, persebaran COVID-19 di Tanah Air masih tinggi sehingga berisiko bagi peserta didik. "Kami sangat berharap agar kondisi penyebaran wabah COVID-19 dipertimbangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ada baiknya untuk menghindari bahaya lebih besar maka UN tingkat SMA/MA dan SMP/MTs dihapus saja," katanya menandaskan.

Huda mengatakan hal itu sesuai dengan semangat Merdeka Belajar, bahwa UN tidak lagi menjadi parameter utama untuk menilai kemampuan akademis para siswa. UN hanya menjadi alat untuk memetakan kemampuan akademik para siswa.

Sebelumnya,  Kepala Negara sempat mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini sangat mengganggu proses pendidikan di Tanah Air. Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan agar siswa belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. UN SMA seharusnya dilaksanakan pada 30 Maret, sedangkan UN SMP dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.

Peniadaan UN, Selamatkan Siswa dari Pandemi COVID-19

Kebijakan Pemerintah ini pun disambut baik para pakar pendidikan. Profesor Cecep Darmawan mengatakan, peniadaan Ujian Nasional (UN) jenjang SMP dan SMA yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan solusi bagi keselamatan siswa dari pandemi COVID-19.
 
"Karena saat ini negara dalam keadaan darurat, maka aturan yang dipakai juga aturan darurat. UN ditiadakan akan menjadi solusi keselamatan bagi warga negara, khususnya para siswa dan tenaga pendidik," ujar Cecep Darmawan yang pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu. Cecep melihat pemerintah belum memiliki pengalaman khusus terkait dengan proses pendidikan dalam keadaan darurat.

Meski demikian, Kemendikbud perlu mengajak seluruh elemen pendidikan untuk membahas bagaimana aturan main dalam keadaan darurat. "UN ditiadakan, kemudian pembelajaran daring bagaimana caranya tidak memberatkan dan harus berinteraksi dengan siswa," kata dia.

Cecep juga mengemukakan tentang kondisi saat ini sebagai kesempatan yang baik bagi Kemendikbud untuk memperbaiki sistem pendidikan yang berorientasi pada ujian.

Selanjutnya, kata dia, untuk belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan berbagai sumber. "Momentum ini harus dimanfaatkan untuk dapat memupuk solidaritas sosial yang lebih intens," kata dia.


Editor: Maria L. Martens
KOMENTAR