ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Kemendikbud Sentil Daerah yang Masih Minim Komitmen di Bidang Pendidikan

29 Juni 2020
Kemendikbud Sentil Daerah yang Masih Minim Komitmen di Bidang Pendidikan
Pendidikan di daerah (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Penyerapan bantuan pendidikan yang mestinya menjadi komitmen bersama, dipandang masih kurang optimal dalam pelaksanaannya.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkapkan masih sedikit pemerintah daerah yang menjalankan komitmen undang-undang untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%. Hal ini sangat disayangkan di tengah upaya Indonesia mengejar ketertinggalan di dunia pendidikan. “Tahun lalu, tercatat hanya ada empat provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, dan Riau,” ujar Plt Irjen Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang dalam webinar Crosscheck, kemarin.

Bahkan, berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) pada 2017, tidak ada satu pun provinsi yang memenuhi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD-nya.
Kemudian, pada 2018 hanya ada satu provinsi, yaitu Sumatra Barat (21,7%), kemudian pada 2019 hanya ada empat kabupaten/kota. “Komitmen daerah terhadap kemajuan pendidikan nasional belum jelas tergambar,” tegas dia.

Padahal, belanja daerah seharusnya diproyeksikan untuk layanan dasar, dalam hal ini ialah pendidikan dan kesehatan. Chatarina juga meminta agar pemerintah daerah fokus untuk memberikan layanan dasar termasuk pendidikan kepada warganya sendiri terlebih dulu. Hasil evaluasi Komisi X DPR RI juga menunjukkan mayoritas kabupaten/kota belum mengalokasikan 20% APBD-nya untuk anggaran fungsi pendidikan seperti yang diamanahkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Rata-rata daerah hanya mengalokasikan 8%-9% APBD-nya untuk fungsi tersebut.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, menyebut anggaran pendidikan di daerah maupun pusat tidak dialokasikan secara maksimal untuk fungsi pendidikan. “Hasil evaluasi Komisi X DPR, dari kewajiban mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan, itu baru terealisasi rata-rata 8%-9%,” ujar Huda.

Realisasi anggaran pendidikan yang masih jauh dari ketentuan undang-undang tersebut tidak mendukung kondisi demografi Indonesia yang mendapatkan bonus demografi pada 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan denganusia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) berusia produktif yang melimpah. Menurut Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, melimpahnya SDM yang produktif juga harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan bidang yang dikuasai. Hal itu bisa diwujudkan melalui sistem pendidikan yang baik.


Editor: Maria L. Martens
KOMENTAR