ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Kendala Teknis dan Pengaruh Emosional Anak, Selama Pembelajaran Daring

23 Juli 2020
Kendala Teknis dan Pengaruh Emosional Anak, Selama Pembelajaran Daring
Pembelajaran online selama pandemi (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Pada peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli, dgelar pertemuan Forum Anak Nasional yang rutin diadakan setiap tahun. Di masa pandemi COVID-19, perwakilan Forum Anak di seluruh Indonesia menggelar pertemuan penyusunan Suara Anak Indonesia 2020 secara virtual.

Dalam pertemuan virtual tersebut, anak-anak Indonesia menyampaikan aspirasi mereka, yang tertuang dalam 12 butir Suara Anak Indonesia 2020 dan dibacakan pada acara peringatan Hari Anak Nasional.

Salah satu butir menyebut, kalau mereka berharap pada pemerintah untuk memeratakan akses internet dan menyesuaikan kurikulum untuk pembelajaran jarak jauh dengan mempertimbangkan keadaan daerah masing-masing.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini, memang menjadi solusi dalam pengajaran bagi para siswa lantaran COVID-19 yang belum jua mereda. Namun dalam pelaksanaanya, masih ditemukan beberapa masalah, baik dari segi teknis maupun kejiwaan.

Anak kurang mampu sulit ikut pelajaran via daring

Persoalan yang umumnya dihadapi, khususnya di beberap pelosok daerah adalah sulit mengakses internet. Hal ini diungkapkan pemerhati anak Manado Piet Hein Pusung yang mengaku sangat prihatin dengan anak-anak kurang mampu yang sulit mengikuti pelajaran secara daring karena keterbatasan fasilitas pendukung.

"Kami sangat prihatin, karena dengan kondisi pandemi virus corona (COVID-19), membuat aktivitas belajar harus dilakukan di rumah masing-masing dan secara online," kata Pusung, di Manado, Kamis (23/07).

Pusung mengatakan kondisi ini membuat sejumlah guru dan orang tua menyatakan khawatir dengan perkembangan akademik para siswa setelah diterapkannya PJJ untuk menekan penularan COVID-19.

Dia mengatakan, keterbatasan fasilitas pendukung hingga ketidaksiapan siswa belajar di rumah, mengakibatkan capaian akademik siswa tertinggal.

"Ada orang tua siswa yang berharap anaknya segera kembali ke sekolah, tapi ada juga yang tidak sepakat kegiatan belajar secara tatap muka diberlakukan karena alasan kesehatan," kata Pusung yang juga sebagai Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Puspa di Manado, Sulut.

Pusung mengatakan di tahun ajaran baru ini PAUD Puspa belum bisa menerima siswa baru, karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan.

Dia menjelaskan PAUD Puspa dikhususkan untuk anak-anak kurang mampu tanpa harus membayar uang sekolah, namun dengan kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan yang lain.

Saat ini, katanya, yang menjadi kendala ada banyak siswa yang tidak mengikuti pembelajaran secara daring karena sebagian besar orang tua tidak memiliki gawai pintar (smart phone). Akibatnya, PAUD Puspa belum bisa menerima siswa baru.

Pusung mengatakan di Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, walaupun di tengah pandemi, diharapkan semangat untuk melindungi dan memberikan yang terbaik pada anak-anak Indonesia tidak luntur.

Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, ia meminta agar anak-anak tidak sedih dan putus asa. "Saat ini, anak-anak harus belajar, ibadah, main, olahraga di rumah sehingga tidak bisa berkumpul dengan teman-teman seperti biasanya. Meskipun kurang nyaman, bukan berarti harus sedih dan putus asa, harus tetap semangat dan kuat," katanya.


Banyak siswa stres hingga putus sekolah selama ikuti PJJ daring

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan banyak siswa mengalami tekanan secara psikologi hingga putus sekolah karena berbagai masalah yang muncul selama mengikuti PJJ secara daring yang dilakukan selama pandemi COVID-19.

"Banyak anak tidak bisa mengakses PJJ secara daring, sehingga banyak dari mereka yang tidak naik kelas sampai putus sekolah," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Ia mengatakan KPAI telah menerima sejumlah pengaduan yang menunjukkan bahwa guru dan sekolah tetap mengejar ketercapaian kurikulum meski di tengah kesulitan yang dialami masyarakat akibat dampak pandemi.

Padahal, Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 4 Tahun 2020 menyebutkan bahwa selama PJJ guru tidak boleh mengejar ketercapaian kurikulum karena keterbatasan waktu, sarana, media pembelajaran dan lingkungan yang dapat menjadi kendala selama proses pembelajaran.

Namun, faktanya banyak guru tetap mengejar ketuntasan kurikulum dengan cara memberikan tugas terus menerus pada siswa mereka selama PJJ.

Retno menduga akibat keegoisan sekolah untuk menuntaskan pencapaian kurikulum, banyak siswa merasa terbebani hingga mengalami tekanan secara psikologi, tidak naik kelas, bahkan sampai putus sekolah. "Padahal, siswa kelelahan dan tertekan merupakan bentuk kekerasan juga," kata Retno.

Ia memberikan contoh kasus anak yang sampai dirawat di rumah sakit karena beratnya penugasan selama PJJ. Kemudian, ada juga siswa tidak naik kelas karena tidak bisa mengikuti PJJ atau mengikuti ujian secara daring. "Yang paling parah adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang nyaris tidak terlayani oleh pendidikan," katanya.

Ia mengatakan seorang siswa SMAN di salah satu sekolah di DKI Jakarta mengalami kelelahan dan stres saat mengerjakan tugas-tugas sekolah, terutama pada tugas mata pelajaran kimia.

Siswa tersebut sudah berusaha menyelesaikan tugas-tugas berat yang waktu pengerjaannya pendek itu, tetapi karena kelelahan, siswa tersebut jatuh sakit hingga harus dilarikan ke IGD salah satu rumah sakit.

Selain itu, ada juga siswa SMA Negeri di Nganjuk, Jawa Timur, berinisial RVR yang dilaporkan tidak naik kelas karena tidak bisa mengikuti ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) secara daring.

Siswa tersebut tidak bisa ikut ujian karena komputer jinjing milik siswa kelas X tersebut rusak. Nilai akhir siswa tersebut di dalam rapor tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Adapun lima mata pelajaran tersebut adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Seni Budaya, Sejarah Indonesia, dan Informatika.

"Ada faktor kerusakan perangkat, keterbatasan kuota, masalah sinyal dan hambatan teknis lainnya. Mestinya sekolah bersikap bijak dan tidak bertindak semaunya," kata Retno.

Kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai kendala yang dihadapi siswa tersebut, katanya, perlu benar-benar diperhatikan oleh sekolah mengingat PJJ yang dilakukan secara daring masih akan dilaksanakan selama semester ini, sehingga kasus siswa tidak naik kelas karena kesulitan PJJ daring dapat diminimalkan.

Sementara itu, selain kasus anak putus sekolah, KPAI juga menerima laporan salah satu SMKN di Jawa Timur tidak menaikkan siswa karena siswa tersebut tidak menyerahkan tugas-tugas selama PJJ daring.

Orang tua siswa bersikeras mengatakan bahwa anaknya sudah menyerahkan tugas meskipun waktu penyerahannya sudah mendekati tenggat waktu. Orang tua tersebut mengatakan selama pandemi, tidak ada interaksi antara guru dengan siswa. Para siswa hanya diberi penugasan.

Orang tua siswa tersebut kemudian dipanggil oleh sekolah dan sekolah tempat anaknya belajar itu mengatakan anaknya akan diberikan kelonggaran jika bersedia dimasukkan sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), karena anak tersebut memiliki IQ 89 dan kesulitan dalam menulis, padahal mayoritas penugasan selama PJJ adalah menulis.

Namun, orang tuanya mengaku bahwa anaknya memiliki kemampuan verbal dan psikomotor yang baik. Anak tersebut kemudian menjadi tertekan secara psikologis karena dirinya dianggap sebagai anak berkebutuhan khusus. Akhirnya, orang tua siswa tersebut lebih memilih anaknya mengundurkan diri dari sekolah tersebut.

"Jika kehadiran yang dipakai sebagai ukuran dalam PJJ secara daring sebagai nilai sikap, lalu bagaimana dengan yang tidak punya alat dan kuota internet sehingga tidak bisa mengikuti PJJ secara daring," kata Retno.

"Jangan-jangan banyak anak yang tidak naik kelas dan akhirnya putus sekolah. Sebagian anak di Nusa Tenggara Barat yang tidak bisa PJJ daring juga memilih untuk menjadi pekerja anak untuk membantu ekonomi keluarganya," paparnya.


Editor: Maria L. Martens
KOMENTAR