JAKARTA, SCHOLAE.CO - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) tahun 2022.

“Program ini secara teknis memberikan bantuan terutama kepada anak-anak Indonesia yang putus sekolah untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi diri dalam berbagai kursus dan pelatihan sesuai minat,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto, di Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Wikan menambahkan bahwa pandemi bukan penghalang untuk tetap berupaya meningkatkan kualitas SDM muda di Indonesia.

“Kursus dan pelatihan yang sifatnya lebih fleksibel dan memiliki waktu belajar yang cepat, namun efektif untuk mempersiapkan tenaga kerja atau calon-calon wirausaha justru sangat dibutuhkan saat ini,” kata dia.

Oleh karena itu, bantuan pemerintah melalui program PKK dan PKW tahun ini tetap diberikan agar upaya untuk mencetak tenaga-tenaga terampil vokasi tetap berjalan.

“Terlebih dengan kerja sama yang semakin kuat dengan dunia kerja serta sinergi antara industri dan pendidikan,” ujar Wikan.

Dengan demikian vokasi nantinya tidak hanya memenuhi keterampilan dasar sebagai tenaga kerja, namun juga memiliki keterampilan tambahan dan ahli di bidangnya.

Wikan menekankan kembali terciptanya ketautsesuaian (link and match) antara lulusan program vokasi dengan dunia usaha dunia industri (DUDI).

Kurikulum dalam program PKK dibuat bersama dengan industri. Pengajar dilatih oleh pihak industri sehingga kompetensi lulusan dibangun bersama dalam satu ekosistem pembelajaran. Industri juga bertanggung jawab dalam penyerapan lulusan.

Sementara itu, program PKW turut melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, berbagai pemangku kepentingan yang relevan termasuk pihak yang terkait dengan permodalan.

Program PKK dan PKW mulai membuahkan hasil sesuai harapan program. Menurut pengisian data mandiri pada aplikasi PKK dan PKW pada program 2021, kedua program ini telah menunjukkan keterserapan peserta didik yang sangat baik pada dunia kerja dan wirausaha. Pada PKK, dari jumlah 63.689 peserta didik, total 87 persen terserap di dunia kerja (47 persen) dan sedang magang (40 persen).

Sementara pada PKW, dari jumlah 22.437 peserta didik, terdapat 88 persen yang kemudian berwirausaha.

Dengan demikian, kedua program itu tepat sasaran dan diharapkan berdampak ke sektor-sektor lain, sehingga pandemi bukan menjadi alasan untuk berhenti memberi harapan kepada anak-anak Indonesia agar tetap berusaha dengan meningkatkan kompetensi dirinya melalui kursus dan pelatihan.

“Meski pandemi memberikan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan, namun program PKK dan PKW tahun ini tetap dialokasikan dengan target 39.896 peserta dan anggaran sebesar Rp246 miliar,” kata Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Kursus dan Pelatihan, Wartanto.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, mengatakan bahwa PKK dan PKW merupakan opsi alternatif bagi generasi muda yang kesulitan untuk melanjutkan sekolah akibat faktor ekonomi sehingga memilih bekerja atau berwirausaha.

“Kami apresiasi pelaksanaan program PKK dan PKW tahun 2021 berjalan dengan baik dan tidak ada temuan apapun dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seiring dengan pandemi COVID-19 yang akan menjadi endemik, kita berharap program-program yang semacam ini yang lebih sangat kontekstual sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Syaiful.