ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Hasil Kajian OECD: Siswa Indonesia Tertinggal 3 Tahun

27 Maret 2015
Hasil Kajian OECD: Siswa Indonesia Tertinggal 3 Tahun
Pembicara dalam Sesi Diskusi Teknis OECD. (Foto-Foto: Tim Komunikasi ACDP)
JAKARTA -  Hasil kajian Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengungkapkan murid-murid di Indonesia ternyata tertinggal tiga tahun dibanding anak dari negara lain. Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria merekomendasikan agar pemerintah Indonesia melakukan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk mencari solusi menekan angka siswa putus sekolah.

"Perlu meningkatkan menjangkau para siswa yang putus sekolah," ungkap Gurria saat merilis hasil kajiannya atas kebijakan nasional bidang pendidikan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Hadir dalam peluncuran hasil kajian atas kebijakan nasional bidang pendidikan yang bertajuk "Pendidikan di Indonesia Siap Menyongsong Tantangan," Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Pendidikan dan keterampilan kata Gurria merupakan inti dari prospek pertumbuhan Indonesia selama satu dasawrsa ke depan. Indonesia kini berkesempatan untuk menarik hasil dari kemajuan signifikan yang sudah tercapai dalam memperluas akses ke pendidikan dasar. Pada pergantian abad ini, lebih dari 1,5 juta siswa tidak bersekolah, namun saat ini Indonesia sudah sangat dekat dalam mencapai pendidikan dasar universal. Upaya tersebut melibatkan investasi yang besar bagi sarana pendidikan, tenaga pengajar, dan bahan-bahan pembelajaran.

"Indonesia merupakan kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tujuan pembangunan sosial ekonominya, dimana pembangunan sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat strategis. Terlepas dari besarnya kesenjangan antar wilayah yang membatasi akses terhadap pendidikan yang berkualitas, Indonesia telah membuat kemajuan yang mengesankan di berbagai jenjang sektor pendidikan,"papar Gurria.
 
Gurria memberikan beberapa rekomendasi, antara lain memprioritaskan pendidikan anak usia dini, terutama untuk masyarakat miskin, meningkatkan kualitas, meningkatkan partisipasi dan proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar, mengelola keberagaman, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan relevansi di tingkat pendidikan menengah. Selain itu, ada juga rekomendasi untuk memperkuat koordinasi dan keterlibatan industri dalam sistem pendidikan kejuruan dan teknis.

Terkait dengan sistem pendidikan dan angkatan kerja, OECD merekomendasikan reformasi sistem penilaian modern yang diintegrasikan ke dalam kerangka kerja evaluasi nasional dan memperbaiki produktivitas, meningkatkan kapasitas dan status profesional, dan mengadopsi pendekatan terbaru untuk mereformasi pendidikan di Indonesia.

Menanggapi hasil kajian ini, Anies menilai kajian ini menunjukkan apresiasi terhadap praktik terbaik internasional dalam pendidikan yang bisa menjadi masukan peningkatan program di sektor pendidikan dengan penyusunan akhir Rencana Strategis Kemdikbud 2015-2019. “Ini momentum yang tepat untuk menetapkan prioritas nasional,” ujarnya.

Anies memaparkan, pihaknya akan konsentrasi pada tiga area, yakni memperkuat aktor-aktor pendidikan seperti guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan kualitas kompetensi guru. Area kedua adalah meningkatkan kualitas dan memperluas akses pendidikan. Adapun area ketiga, meningkatkan efektivitas birokrasi pendidikan dan pelibatan masyarakat atau publik dalam solusi isu pendidikan. “Memang masih banyak pekerjaan rumah di dunia pendidikan yang harus kita selesaikan,” ujarnya.

Strategi utama pemerintah, dalam rencana Kemdikbud, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran adalah memperkuat kurikulum yang mendukung kompetensi murid dengan keterampilan abad ke-21 dan memungkinkan murid untuk mengembangkan potensi seluas-luasnya.

Jika dibandingkan dengan negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development, kemampuan logika peserta didik Indonesia tiga tahun tertinggal. Kemampuan logika ini dilihat dari kemampuan membaca dan berhitung. Ini merupakan salah satu hasil kajian lembaga itu terhadap kebijakan pendidikan yang baru pertama kali dilakukan.

“Kita akan fokus pada peningkatan kemampuan membaca dan berhitung atau Matematika karena ini logika. Tetapi sebelum mendorong anak untuk membaca, gurunya juga harus membaca,” kata Anies.

Enam Prioritas
Anies juga menambahkan,"Kami telah menetapkan enam prioritas dalam sektor pendidikan yang akan menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun ke depan. Memperbaiki akses terhadap pendidikan berkualitas, memperbaiki kualitas pembelajaran, memperbaiki sistem penjaminan mutu, memperbaiki manajemen dan tata kelola pendidikan, memperbaiki relevansu dan daya saing pendidikan tinggi, serta memperbaiki pendidikan agama, moral, pembentukan karakter. Dengan memegang teguh pelaksanaan prioritas ini, saya percaya Indonesia akan mampu bertransformasi menjadi negara maju di tingkat global".

Program Wajib Belajar 12 tahun tambah Anies, merupakan salah satu langkah strategis untuk memperluas partisipasi pendidikan bagi semua anak di seluruh Indonesia dengan memastikan transisi yang mulus di tiap jenjang sekolah, mengurangi tingkat drop out serta mendukungnya dengan kapasitas infrastruktur dan kualitas pengajaran yang memadai.

Khusus untuk pendidikan di tingkat menengah, pemerintah Indonesia tambah Anies, telah menyediakan Kartu Indonesia Pintar bagi keluarga miskin. Strategi penting lainnya kata dia adalah memperluas akses pendidikan umum dan kejuruan dalam Program Wajib Belajar 12 tahun dalam merespon kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

Dalam kajian ini, OECD mengingatkan adanya tantangan bagaimana mengonsolidasikan pencapaian pendidikan dan mengembangkan sistem pendidikan untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan terampil sesuai kebutuhan zaman dan mendukung kebutuhan ekonomi.

Kajian OECD dilakukan sejak Oktober 2012 hingga Februari 2013 dengan menggabungkan data primer di lapangan dan data sekunder dari laporan-laporan sebelumnya. Riset lapangan dilakukan di lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Laporan ini menggunakan bahan-bahan dari Laporan Latar Belakang Negara yang dibuat oleh Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) sesuai permintaan Pemerintah Indonesia.

Secara umum hasil kajian ini telah selaras dengan prioritas program pemerintah di sektor pendidikan, yang akan mulai diimplementasikan untuk lima tahun ke depan.





 

Editor: Farida Denura
KOMENTAR